Pendidikan Kewarganegaraan

BAB 1

PENGANTAR PENDIDIDKAN

KEWARGANEGARAAN

A.   Latar Belakang Pendididkan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan

1.      Latar Belakang Pendididkan Kewarganegaraan

Sejarah bangsa indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisisan kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya.

Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada perang kemerdekaan 17 agustus 1945, Semangat perjuangan bangsa dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada tuhan yang maha esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa indonesia.

Nilai-nilai perjuangan bangsa indonesia dalam perjuangan fisik merebut mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

  1. Kompentensi yang Harapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu :
    1. Hakikat Pendidikan
    2. Kemampuan Warga Negara
    3. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara
    4. Dasar Pemikiran Pendididkan Kewarganegaraan

B.    Pemahaman Tetang Bangsa, Negara Hak dan Kewajiban Warga Negara dengan atas dasar Demokrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Bela Negara

1. Pengertian dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara

1) Pengertian Bangsa dan Negara

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendri.

Negara adalah organisasi dari sekelompok atau beberapa sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

3.      Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Warga Negara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Syarat-syarat menjadi warga negara juga ditetapkan oleh undang-undang (pasal 26 ayat 2).

Dalam UUD 1945 Bab X, Pasal tentang warga negara telah di amanatkan pada pasal 26, 27, 28 dan 30, Sebagai berikut :

  1. Pasal 26, Ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
  2. Pasal 27, Ayat (1) segala warga negara bersamaan dengan kedududkannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  3. Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya diterapkan dengan undang-undang.
  4. Pasal 30, Ayat (1) Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan peraturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

C.   Pemahaman tentang Demokrasi

  1. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari / oleh / untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi kekuasaaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan , sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga Negara.

  1. Bentuk Demokrasi dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara
  1. Bentuk demokrasi

Setiap negar mempunyai cirri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan Negara, antara lain :

a)      Pemerintahan Monarki

b)      Pemerintahan Republik

  1. Kekuasan dalam pemerintahan
  2. Pemahaman demokrasi di Indonesia
  3. Prinsip dasar pemerintahan republic Indonesia
  4. Rumusan pancasila
  5. Struktur pemerintahan republik Indonesia
  1. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
    1. Situasi NKRI Terbagi dalam periode – periode

Periode yang tersebut adalah yang berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan pendidikan pendahuluan bela Negara. Periode-periode tersebut, sebagai berikut :

1.      Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau orde lama.

2.      Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau orde baru.

3.      Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode reformasi.

Periode lama  bentuk yang dihadapi adalah “ancaman fisik” berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara sekutu, tentara kolonial belanda dan tentara Dai Nipon. Sedangkan periode baru dan pereodik reformasi bentuk yang dihadapi adalah “tantangan” yang sering berubah sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman.

    1. Pada periode lama bentuk ancaman yang dihadapi adalah ancaman fisik

Realisasi dari produk undang-undang ini diselenggarakan pendidik pendahuluan perlawana rakyat yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa, OPR, yang selanjutnya berkembang menjadi organisasi keamanan desa, OKD.

    1. Periode orde baru dan periode reformasi

Untuk mewujudkan bela Negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak terlepas daripengaruh lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela Negara. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah Negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-undang ini antara lain pada pasal 39, mengatur kurikulum pendidikan, termaksud kurikulum pendidikan kewarganegaraan adalah :

a.       Hubungan antara Negara dan warga Negara, hubungan antarawarga  Negara dan pendidikan pendahuluan bela Negara.

b.      Pendidikan kewiraan bagi mahasiswa di perguruan tinggi.

BAB II

WAWASAN NUSANTARA

A. Wawasan  Nasional Suatu Bangsa

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama :

1.      Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup

2.      Jiwa, tekad dan semangat manusianya atau rakyatnya

3.      Lingkungan sekitarnya

Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannnya dalam eksistensinya yang serba terhubung dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional sarta global.

B. Teori-Teori Kekuasaan

Teori paham kekuasaan dan teori geopolitik diuraikan sebagai berikut :

1.      Paham-paham kekuasaan

Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain :

a.      Paham Machiavelli (Abad XVII)

b.      Paham Kaisar Napolean Bonaparte (Abad XVIII)

c.       Paham Jenderal Clausewitz (Abad XVIII)

d.      Paham Feuerbach dan Hegel

e.       Paham Lenin (Abad XIX)

f.        Paham W. pye dan Sidney

 

2.      Teori-Teori Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata “geo” atau bumi dan politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternative kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Beberapa pendapat dari pakar-pakar geopolitik antara lain sebagai berikut :

a.      Pandangan ajaran frederich ratzel

b.      Pandangan ajaran Rudolf kjellen

c.       Pandangan ajaran karl haushofer

d.      Pandangan ajaran sir halford mackinder

e.       Pandangan ajaran sir walter releigh dan Alfred thyer mahan

f.        Pandangan ajaran W.mitchel, A saversky, Giulio doubet dan jhon fredcrik charles fuller

g.      Ajaran Nicholas J.Spykman

C. Ajaran Wawasan Bangsa Nasional Indonesia

1.      Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa : ideologi digunakan sebagai landasan idill dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografis Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembanagn dunia.

2.      Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang Negara Indonesia menganut Negara kepulauan yaitu paham yang dikembangakan dari atas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di Negara-negara barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham barat, laut berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah Negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara kepulauan.

3.      Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari :

a.       Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah pancasila

b.      Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan nusantara

c.       Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa Indonesia

d.      Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan bangsa Indonesia

D.                Latar Belakang Filosofis Wawasan Nusantara

1. Pemikiran berdasarkan falsafah pancasila

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta dan penciptanya. uhanan Nilai-nilai pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional sebagai berikut :

    1. Sila ketuhanan yang maha esa
    2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
    3. Sila persatuan Indonesia
    4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan
    5. Sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

E.                  Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional

Wawasan nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlakau pada setiap strata di seluruh wilayah Negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semanagat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

F.                  Pengaertian Wawasan Nusantara

Berdasarkan teori-teori tentang wawasan latar belakang falsafah pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek social budaya dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut wawasan nusantara dengan rumusan pengertian sebagai berikut :

1.        Pengertian wawasan nusantara berdasarkan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN.

2.        Pengertian wawasan menurut Prof. DR. Wan Usman (Ketua Program S-2 PKN-UI)

3.        Pengertian wawasan nusantara menurut kelompok kerja wawasan nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dan dibuat di lemhannas tahun 1999.

G.                Landasan Wawasan Nusantara

Landasan wawasan nusantara dibagi menjadi dua yaitu, sebagai berikut :

1.        Landasan Idill : Pancasila

Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar Negara yang terumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Pancasila merupakan sumber motifasi bagi perjuangan seluruh bangsa Indonesia dalam tekadnya untuk menata kehidupan didalam Negara kesatuan republic Indonesia secara berdaulat dan mandiri. Pancasila sebagai falsafah, ideology bangsa dan dasar Negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara Negara, para pimpinan pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.

2.        Landasan Konstitusional : UUD 1945

UUD 1945 Merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang bebentuk republik dan kedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhmya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Dengan demikian, UUD 1945 seharusnya dan sewajarnya menjadi landasan konstitusional dari wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

H.                Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara terdiri dari tiga unsur dasar, yaitu :

1.        Wadah (Contour)

2.        Isi (Content)

3.        Tata Laku (Conduct)

I.                   HakIkat Wawasan Nusantara

 

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian: cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Dengan demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga Negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan lainnya, seperti kepentingn daerah, golongan dan orang per orang.

J.                  Asas Wawasan Nusantara

 

Asas Wawasan Nusatara merupakan ketentuan ketentuan atau kaidah –kaidah dasar yang harus di patuhi, ditaati, dipelihara, dan di ciptakan demi tetap taat dab setianya komponen pembetuk bangsa Indonesia (suku bangsa dan golongan) terhadap kesepakatan bersama.

Asas Wawasan Nusantara terdiri dari : kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, olidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.

K.                Arah Pandagan

Dengan latar belakang budaya sejarah, kondisi, konstelasi, geografi, dan perkembangan lingkungan strategis arah pandang Wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan ke luar.

1.                  Arah Pandang ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri mungkin faktor faktor penyebab  timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpelihara persatuan dan kesatuan kbinekaan

2.                                                              Arah Pandang ke Luar

Arah pandang ke luar di tunjukan demi terjaminya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,  dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa dalam kehidupan intersasional, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan UUD 1945.

L.                 kedudujkan Fungsi, dan Tujuan

 

1.                                                              kedudukan

A.                 wawasan nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesian merupakan ajaran yang di yakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyeatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita cita dan tujuan nasional

B.                 Wawasan Nusantara dalam pradigma nasional dapat terlihat dari sertifikasinya sebagai berikut :

1.      Pancasila sebagai falsafah ideologi, bangsa dan dasar Negara berkedudukan sebagai landasan idiil

2.      Undang – Undang dasar 1945 sebagai landasan konstituasi Negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.

3.      Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.

4.      Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.

5.      GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

2. Fungsi

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tidakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara ditingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.

M.        Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

 

Kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan dalm bernegara sedang mengalamiperubahan. Dan kita juga menyadari bawa faktor utama yang mendorong terjadinya peroses perubahan tersebut adalah nilai nilai kehidupan baru yang dibawa oleh Negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalise, dan kesadaran earga Negara.

Era baru Kapitalisme

A.     Sloan dan Zureker. Dalam bukunya Dictionary of economics, dua penulis ini menyebutkan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas macam macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, untuk berkecinampung dalam aktivitas ekonomi yang di pilihnya sendiri.

B.     Lester Thurow. Di dalam bukunya he future of capitalisem ia menegaskan antara lain bahwa untuk dapat bertahan dalam era bau kapitalisem, kita harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan antara paham individualis dan paham sosialis.

Kapitalisme yang semula dipraktekan untuk keuntungan diri sendiri keudian berkembang menjadi strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme diera globalisasi dengan menekan Negara Negara berkembang termasuk Indonesia, melalui isu global.

N.    Keberhasilan Implementasi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta dalam upaya menghadapi tantangan tantangan dewasa ini. karna itu, setiap warga Negara Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk :

1.      Mngerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajban warga Negara serta hubungan warga Negara dan Negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara

2.        Mengerti, memahami, dan menghayati bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupan Negara memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga Negara yang memiliki wawasan Nusantara guna mencapai cita cita dan tujuan nasioal.

Untuk mengetuk hati nurani setiap warga Negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah.

BAB 1

PENGANTAR PENDIDIDKAN

KEWARGANEGARAAN

A.   Latar Belakang Pendididkan Kewarganegaraan dan Kompetensi yang Diharapkan

1.      Latar Belakang Pendididkan Kewarganegaraan

Sejarah bangsa indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisisan kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya.

Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada perang kemerdekaan 17 agustus 1945, Semangat perjuangan bangsa dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada tuhan yang maha esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa indonesia.

Nilai-nilai perjuangan bangsa indonesia dalam perjuangan fisik merebut mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

  1. Kompentensi yang Harapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu :
    1. Hakikat Pendidikan
    2. Kemampuan Warga Negara
    3. Menumbuhkan Wawasan Warga Negara
    4. Dasar Pemikiran Pendididkan Kewarganegaraan

B.    Pemahaman Tetang Bangsa, Negara Hak dan Kewajiban Warga Negara dengan atas dasar Demokrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Bela Negara

1. Pengertian dan Pemahaman Tentang Bangsa Dan Negara

1) Pengertian Bangsa dan Negara

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendri.

Negara adalah organisasi dari sekelompok atau beberapa sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut.

3.      Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara

Warga Negara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain. Syarat-syarat menjadi warga negara juga ditetapkan oleh undang-undang (pasal 26 ayat 2).

Dalam UUD 1945 Bab X, Pasal tentang warga negara telah di amanatkan pada pasal 26, 27, 28 dan 30, Sebagai berikut :

  1. Pasal 26, Ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
  2. Pasal 27, Ayat (1) segala warga negara bersamaan dengan kedududkannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat (2), Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  3. Pasal 28, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya diterapkan dengan undang-undang.
  4. Pasal 30, Ayat (1) Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara dan ayat (2) menyatakan peraturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

C.   Pemahaman tentang Demokrasi

  1. Konsep Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari / oleh / untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi kekuasaaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan , sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga Negara.

  1. Bentuk Demokrasi dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara
  1. Bentuk demokrasi

Setiap negar mempunyai cirri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan Negara, antara lain :

a)      Pemerintahan Monarki

b)      Pemerintahan Republik

  1. Kekuasan dalam pemerintahan
  2. Pemahaman demokrasi di Indonesia
  3. Prinsip dasar pemerintahan republic Indonesia
  4. Rumusan pancasila
  5. Struktur pemerintahan republik Indonesia
  1. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara
    1. Situasi NKRI Terbagi dalam periode – periode

Periode yang tersebut adalah yang berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan pendidikan pendahuluan bela Negara. Periode-periode tersebut, sebagai berikut :

1.      Tahun 1945 sejak NKRI diproklamasikan sampai tahun 1965 disebut periode lama atau orde lama.

2.      Tahun 1965 sampai tahun 1998 disebut periode baru atau orde baru.

3.      Tahun 1998 sampai sekarang disebut periode reformasi.

Periode lama  bentuk yang dihadapi adalah “ancaman fisik” berupa pemberontakan dari dalam maupun ancaman fisik dari luar oleh tentara sekutu, tentara kolonial belanda dan tentara Dai Nipon. Sedangkan periode baru dan pereodik reformasi bentuk yang dihadapi adalah “tantangan” yang sering berubah sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman.

    1. Pada periode lama bentuk ancaman yang dihadapi adalah ancaman fisik

Realisasi dari produk undang-undang ini diselenggarakan pendidik pendahuluan perlawana rakyat yang menghasilkan organisasi-organisasi perlawanan rakyat pada tingkat pemerintahan desa, OPR, yang selanjutnya berkembang menjadi organisasi keamanan desa, OKD.

    1. Periode orde baru dan periode reformasi

Untuk mewujudkan bela Negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang tidak terlepas daripengaruh lingkungan strategis baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung bangsa Indonesia pertama-tama perlu membuat rumusan tujuan bela Negara. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa cinta tanah air, bangsa dan Negara. Untuk mencapai tujuan ini, bangsa Indonesia perlu mendapatkan pengertian dan pemahaman tentang wilayah Negara dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Undang-undang ini antara lain pada pasal 39, mengatur kurikulum pendidikan, termaksud kurikulum pendidikan kewarganegaraan adalah :

a.       Hubungan antara Negara dan warga Negara, hubungan antarawarga  Negara dan pendidikan pendahuluan bela Negara.

b.      Pendidikan kewiraan bagi mahasiswa di perguruan tinggi.

BAB II

WAWASAN NUSANTARA

A. Wawasan  Nasional Suatu Bangsa

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama :

1.      Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup

2.      Jiwa, tekad dan semangat manusianya atau rakyatnya

3.      Lingkungan sekitarnya

Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannnya dalam eksistensinya yang serba terhubung dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional sarta global.

B. Teori-Teori Kekuasaan

Teori paham kekuasaan dan teori geopolitik diuraikan sebagai berikut :

1.      Paham-paham kekuasaan

Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain :

a.      Paham Machiavelli (Abad XVII)

b.      Paham Kaisar Napolean Bonaparte (Abad XVIII)

c.       Paham Jenderal Clausewitz (Abad XVIII)

d.      Paham Feuerbach dan Hegel

e.       Paham Lenin (Abad XIX)

f.        Paham W. pye dan Sidney

 

2.      Teori-Teori Geopolitik

Geopolitik berasal dari kata “geo” atau bumi dan politik yang berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternative kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

Beberapa pendapat dari pakar-pakar geopolitik antara lain sebagai berikut :

a.      Pandangan ajaran frederich ratzel

b.      Pandangan ajaran Rudolf kjellen

c.       Pandangan ajaran karl haushofer

d.      Pandangan ajaran sir halford mackinder

e.       Pandangan ajaran sir walter releigh dan Alfred thyer mahan

f.        Pandangan ajaran W.mitchel, A saversky, Giulio doubet dan jhon fredcrik charles fuller

g.      Ajaran Nicholas J.Spykman

C. Ajaran Wawasan Bangsa Nasional Indonesia

1.      Paham Kekuasaan Bangsa Indonesia

Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa : ideologi digunakan sebagai landasan idill dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografis Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya di tengah-tengah perkembanagn dunia.

2.      Geopolitik Indonesia

Pemahaman tentang Negara Indonesia menganut Negara kepulauan yaitu paham yang dikembangakan dari atas archipelago yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di Negara-negara barat pada umumnya. Perbedaan yang esensial dari pemahaman ini adalah bahwa menurut paham barat, laut berperan sebagai “pemisah” pulau, sedangkan menurut paham Indonesia laut adalah “penghubung” sehingga wilayah Negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai “Tanah Air” dan disebut Negara kepulauan.

3.      Dasar Pemikiran Wawasan Nasional Indonesia

Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang berlandaskan falsafah pancasila dan oleh pandangan geopolitik Indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Pembahasan latar belakang filosofis sebagai dasar pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari :

a.       Latar belakang pemikiran berdasarkan falsafah pancasila

b.      Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan nusantara

c.       Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya bangsa Indonesia

d.      Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan bangsa Indonesia

D.                Latar Belakang Filosofis Wawasan Nusantara

1. Pemikiran berdasarkan falsafah pancasila

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta dan penciptanya. uhanan Nilai-nilai pancasila juga tercakup dalam penggalian dan pengembangan wawasan nasional sebagai berikut :

    1. Sila ketuhanan yang maha esa
    2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
    3. Sila persatuan Indonesia
    4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan
    5. Sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

E.                  Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Kehidupan Nasional

Wawasan nusantara menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlakau pada setiap strata di seluruh wilayah Negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semanagat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

F.                  Pengaertian Wawasan Nusantara

Berdasarkan teori-teori tentang wawasan latar belakang falsafah pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek social budaya dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut wawasan nusantara dengan rumusan pengertian sebagai berikut :

1.        Pengertian wawasan nusantara berdasarkan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN.

2.        Pengertian wawasan menurut Prof. DR. Wan Usman (Ketua Program S-2 PKN-UI)

3.        Pengertian wawasan nusantara menurut kelompok kerja wawasan nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dan dibuat di lemhannas tahun 1999.

G.                Landasan Wawasan Nusantara

Landasan wawasan nusantara dibagi menjadi dua yaitu, sebagai berikut :

1.        Landasan Idill : Pancasila

Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar Negara yang terumuskan dalam pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya pancasila mencerminkan nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Pancasila merupakan sumber motifasi bagi perjuangan seluruh bangsa Indonesia dalam tekadnya untuk menata kehidupan didalam Negara kesatuan republic Indonesia secara berdaulat dan mandiri. Pancasila sebagai falsafah, ideology bangsa dan dasar Negara mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para penyelenggara Negara, para pimpinan pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.

2.        Landasan Konstitusional : UUD 1945

UUD 1945 Merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia bersepakat bahwa Indonesia adalah Negara kesatuan yang bebentuk republik dan kedaulatan rakyat yang dilakukan sepenuhmya oleh majelis permusyawaratan rakyat. Dengan demikian, UUD 1945 seharusnya dan sewajarnya menjadi landasan konstitusional dari wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

H.                Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Konsepsi wawasan nusantara terdiri dari tiga unsur dasar, yaitu :

1.        Wadah (Contour)

2.        Isi (Content)

3.        Tata Laku (Conduct)

I.                   HakIkat Wawasan Nusantara

 

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian: cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Dengan demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga Negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan lainnya, seperti kepentingn daerah, golongan dan orang per orang.

J.                  Asas Wawasan Nusantara

 

Asas Wawasan Nusatara merupakan ketentuan ketentuan atau kaidah –kaidah dasar yang harus di patuhi, ditaati, dipelihara, dan di ciptakan demi tetap taat dab setianya komponen pembetuk bangsa Indonesia (suku bangsa dan golongan) terhadap kesepakatan bersama.

Asas Wawasan Nusantara terdiri dari : kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, olidaritas, kerjasama, dan kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan.

K.                Arah Pandagan

Dengan latar belakang budaya sejarah, kondisi, konstelasi, geografi, dan perkembangan lingkungan strategis arah pandang Wawasan Nusantara meliputi arah pandang ke dalam dan ke luar.

1.                  Arah Pandang ke Dalam

Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangsa Indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri mungkin faktor faktor penyebab  timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpelihara persatuan dan kesatuan kbinekaan

2.                                                              Arah Pandang ke Luar

Arah pandang ke luar di tunjukan demi terjaminya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,  dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa dalam kehidupan intersasional, bangsa Indonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan UUD 1945.

L.                 kedudujkan Fungsi, dan Tujuan

 

1.                                                              kedudukan

A.                 wawasan nusantara sebagai Wawasan Nasional bangsa Indonesian merupakan ajaran yang di yakini kebenaran oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyeatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita cita dan tujuan nasional

B.                 Wawasan Nusantara dalam pradigma nasional dapat terlihat dari sertifikasinya sebagai berikut :

1.      Pancasila sebagai falsafah ideologi, bangsa dan dasar Negara berkedudukan sebagai landasan idiil

2.      Undang – Undang dasar 1945 sebagai landasan konstituasi Negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.

3.      Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional.

4.      Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional.

5.      GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

2. Fungsi

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tidakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara ditingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.

M.        Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

 

Kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan dalm bernegara sedang mengalamiperubahan. Dan kita juga menyadari bawa faktor utama yang mendorong terjadinya peroses perubahan tersebut adalah nilai nilai kehidupan baru yang dibawa oleh Negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia tanpa batas, era baru kapitalise, dan kesadaran earga Negara.

Era baru Kapitalisme

A.     Sloan dan Zureker. Dalam bukunya Dictionary of economics, dua penulis ini menyebutkan bahwa kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik swasta atas macam macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain, untuk berkecinampung dalam aktivitas ekonomi yang di pilihnya sendiri.

B.     Lester Thurow. Di dalam bukunya he future of capitalisem ia menegaskan antara lain bahwa untuk dapat bertahan dalam era bau kapitalisem, kita harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan antara paham individualis dan paham sosialis.

Kapitalisme yang semula dipraktekan untuk keuntungan diri sendiri keudian berkembang menjadi strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme diera globalisasi dengan menekan Negara Negara berkembang termasuk Indonesia, melalui isu global.

N.    Keberhasilan Implementasi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara juga perlu diimplementasikan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan serta dalam upaya menghadapi tantangan tantangan dewasa ini. karna itu, setiap warga Negara Indonesia perlu memiliki kesadaran untuk :

1.      Mngerti, memahami, dan menghayati hak dan kewajban warga Negara serta hubungan warga Negara dan Negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air berdasarkan pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara

2.        Mengerti, memahami, dan menghayati bahwa di dalam menyelenggarakan kehidupan Negara memerlukan Konsepsi Wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga Negara yang memiliki wawasan Nusantara guna mencapai cita cita dan tujuan nasioal.

Untuk mengetuk hati nurani setiap warga Negara Indonesia agar sadar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah.

About these ads
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s