UKM (Usaha Kecil Menengah)

UKM

UKM adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah. Ukm adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara indonesia ukm ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Ukm juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat ukm juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu ukm juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. Ukm ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Terdapat dua aspek yang harus dikembangkan untuk membangun jaringan pasar, aspek tersebut adalah :

1. Membangun Sistem Promosi untuk Penetrasi Pasar
2. Merawat Jaringan Pasar untuk Mempertahankan Pangsa Pasar

Kinerja nyata  yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia , tetapi kontribusi dalam output nasional di katagorikan rendah.  Hal ini dikarenakan UMKM, khususnya usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyai produktivitas yang sangat rendah. Bila upah dijadikan produktivitas, upah rata-rata di usaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikan produktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila di bandingkan dengan usaha yang lebih besar.

Di antara berbagai faktor penyebabnya, rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan wirausaha di kalangan UMKM menjadi isue yang mengemuka saat ini. Pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara lebih luas mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti misalnya Malaysia. Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya.  Salah satu alternatif dalam meningkatkan produktivitas UMKM adalah dengan melakukan modernisasi sistem usaha dan perangkat kebijakannya yang sistemik sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing daerah.

Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan langkah bersama untuk mengangkat kemampuan teknologi dan daya inovasinnya. Dalam hal ini inovasi berarti sesuatu yang baru bagi si penerima yaitu komunitas UMKM yang bersangkutan. Kemajuan ekonomi terkait dengan tingkat perkembangan ‘technical change’ yang berarti tahap penguasaan teknologi. “Technical change” sebagian terbesar bersifat “tacit” atau tidak terkodifikasi dan dibangun di atas pengalaman. Juga bersifat kumulatif ( terbentuk secara ‘incremental’ dan dalam waktu yang tertentu ). Waktu penguasaan teknologi ini bergantung pada sektor industrinya ( ‘sector specific’) dan proses akumulasinya mengikuti trajektori tertentu yang khas.

Agar supaya pengenalan teknologi dapat menghasilkan ‘technical change’ dan inovasi dalam dunia usaha diperlukan beberapa kondisi :

– Kemampuan UKM untuk menyerap, mengadopsi dan menerapkan teknologi baru dalam usahanya.
– Tingkat kompatibilitas teknologi ( spesifikasi, harga, tingkat kerumitan ) dengan kebutuhan dan kemampuan UKM yang ada.
– Ketersediaan dukungan teknis yang relevan dan bermutu untuk proses pembelajaran dalam menggunakan teknologi baru tersebut.

Untuk komersialisasi teknologi hasil riset (apalagi penemuan baru) banyak menghadapi kendala: sumber teknologi: teknologi bersifat capital intensive dan belum mempunyai nilai ekonomis, memerlukan waktu lama dalam penyesuaian terhadap kebutuhan pasar, banyak jenis teknologi yang teruji dalam tingkatan bisnis; sistem insentif komersialisasi teknologi lemah; arus utama sistem industri

Umumnya komunitas UMKM memiliki sekelompok kecil yang kreatif dan mampu mengambil peran ‘risk taker’. Kelompok ini cenderung menjadi ‘early adopter’ untuk teknologi baru. Sebagian besar cenderung menunggu karena mereka membutuhkan bukti nyata (‘tangible’) bahwa teknologi baru tersebut dapat memberi keuntungan. Dua aspek yang berlangsung inheren dalam proses ini adalah berinovasi ( ‘innovating’) dan pembelajaran ( ‘learning’).

 

 

 

 

 

 

PENDEKATAN PEMBERDAYAAN UMKM

RANCANGAN Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (RUU UMKM) memayungi pemberdayaan bagi tiga kelompok usaha yang berbeda karakteristiknya. Oleh karena itu, dalam RUU UMKM kita menyimak adanya pola pengaturan yang didasarkan kebutuhan yang bersifat umum (sama) menyangkut seluruh pelaku usaha, tetapi juga ada pengaturan pemberdayaan yang didasarkan kebutuhan spesifik karakter masing-masing UMKM.

Dalam konteks ini, RUU UMKM telah berada pada jalur pengaturan yang benar, ialah dengan tidak menyamaratakan perlakuan pemberdayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Walaupun harus diakui memang tidak mudah memberikan perlakuan pengaturan berdasarkan slot atau kelompok karakteristik usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah tersebut.

Adanya perlakuan spesifik dalam pengaturan pemberdayaan, membawa konsekuensi pemikiran tentang bagaimana sebaiknya pendekatan pemberdayaan UMKM harus difokuskan. Dalam banyak diskusi pembahasan draf RUU UMKM yang saya ikuti, sampailah pada suatu kesimpulan bahwa karena jati diri tiap-tiap pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah itu jelas berbeda, fokus pendekatan pemberdayaannya pun sepatutnya tidaklah sama.

Usaha mikro (UMi) mengingat jumlahnya yang banyak (meliputi lebih 90% dari jumlah usaha kecil). Sebarannya juga luas menjangkau seluruh pelosok negeri, baik di kota maupun di desa dan sifatnya yang mudah untuk masuk sebagai wirausaha skala mikro atau sebaliknya mudah untuk keluar dari bisnis, usaha skala mikro itu memerlukan pendekatan pemberdayaan yang fokus pada bentuk :

(1) Keberpihakan

(2) Berorientasi untuk pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat

(3) Mengakomodasi isu-isu kekinian, seperti penanggulangan pengangguran, kemiskinan, pemutusan hubungan kerja (PHK), penyetaraan gender, kesenjangan antardaerah/kawasan, keadilan penguasaan, dan akses kepada sumber daya produktif.

Usaha skala kecil yang jumlah sesungguhnya kurang dari 10 persen dari total usaha mikro dan kecil (UMK) pun perlu didekati dengan fokus pemberdayaan sebagai upaya yaitu :

(1) Mendorong survival di tengah persaingan yang pada faktanya sangat ketat dan kurang sehat

(2) Investasi dan kesediaan menanggung risiko

(3) Penumbuhan kemandirian

(4) Kemampuan menjangkau dan berkiprah di pasar.

Pada skala usaha menengah, meskipun jumlahnya sedikit, peranannya vital untuk menjadi jangkar pemberdayaan usaha mikro-kecil (UMK) dan kerja sama kemitraan dengan usaha besar (UB). Untuk itu, pendekatan pemberdayaan usaha menengah (UM) sangat tepat fokus pada :

(1) Peningkatan investasi dan pertumbuhan

(2) Advokasi dan konsultasi

(3) Mengembangkan pasar ekspor.

Beberapa pasal dalam RUU UMKM yang dicontohkan sebagai pengaturan menggunakan pola pikir keberpihakan terhadap usaha mikro-kecil, yaitu Bab IV tentang Pembiayaan dan Penjaminan (Pasal 20, 21, 22, dan pasal 23). Sementara pasal 24 tentang pembiayaan usaha menengah adalah contoh tentang perlakuan spesifik terhadap kebutuhan pemberdayaan usaha menengah.

Pengaturan tentang kemitraan pada pasal 25 sampai pasal 37 merupakan bentuk perlakuan yang berlaku menyeluruh, baik bagi usaha mikro-kecil maupun usaha menengah. Sedangkan Bab III tentang kriteria merupakan bentuk perlakuan spesifik bagi usaha mikro (pasal 5, ayat [1], huruf a), bagi usaha kecil (pasal 5, ayat [1] huruf b), dan perlakuan pemberdayaan spesifik usaha menengah (pasal 5, ayat [1] huruf c).

Begitu seterusnya bahwa RUU UMKM itu memang dirancang secara sistematik (meskipun belum sempurna), dengan perlakuan pengaturan yang khas, di mana ada bagian pasal-pasal yang mengatur untuk seluruh UMKM dan ada bagian pengaturan yang berlaku khusus/spesifik bagi masing-masing usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Demikian pula metode pendekatan pemberdayaan UMKM yang didekati secara berbeda. Semua itu menambah keyakinan kita bahwa RUU UMKM ini (dengan segala kekurangannya) telah menyerap apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat dengan lebih realistis dan berkeadilan.

ANALISIS POTENSI PASAR KREDIT UKM

Potensi pasar kredit UK/UKM telah diakui oleh berbagai pihak sangat besar, secara makro, potensi tersebut dapat dilihat dari :

1. Jumlah UK/UKM sangat besar dan menyerap tenaga kerja sangat banyak  
2. Membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha dan terbukti lebih bertahan diwaktu krisis 1997-1998  
3. UK/UKM tidak mempermasalahkan bunga (BPR Bank Perkreditan Rakyat menjual kredit dengan bunga tinggi, rentenir jauh lebih tinggi)  

Tetapi kenyataannya penyaluran kredit pada UKM masih kecil dibandingkan dengan usaha besar. Pemecahan masalah tersebut secara makro seperti kebijakan pemerintah mewajibkan Bank Umum untuk menyalurkan 20 % kredit kepada UKM dari total kreditnya,
KUT, program program promosi akses kredit UKM kepada lembaga keuangan dan lain-lainnya ternyata hasilnya masih jauh dari memuaskan. Hal ini selain karena ketidak mampuan UKM mengakses bank juga disebabkan oleh :

1. Officer Bank Kekurangan pengetahuan dan atau pengalaman, sehingga Bank kesulitan menilai prospek bisnis UKM, sehingga untuk meminimalisasi resiko menetapkan persyaratan jaminan yang ketat. Skema kredit UKM kurang bervariasi mengikuti variasi karakteristik usaha UKM spesifik.  
2. Diantara UKM yang ada, Officer Bank kesulitan menemukan yang prospektif untuk dibiayai  

Untuk mendorong penyelesaian masalah ditingkat mikro tersebut semestinya menjadi perioritas dalam mempromosikan akses kredit UKM pada lembaga keuangan. Secara teknis Bank harus punya target pasar spesifik untuk UKM sebagaimana juga Bank memiliki target pasar spesifik untuk usaha besar, tetapi menetapkan target pasar untuk UKM ternyata lebih rumit dari pada menetapkan target pasar kredit usaha besar, hal ini disebabkan :

1. Tidak tersedianya data sekunder yang memadai tentang UKM, data yang tersedia pada dinas`teknis dan BPS sangat tidak memadai sebagai pertimbangan dalam merumuskan target pasar kredit UKM.    
2. Faktor lokalitas pada tingkat Kabupaten/propinsi bahkan pada tingkat wilayah yang lebih kecil sangat mempengaruhi potensi pengembangan UKM, dengan demikian data Nasional akan sangat bisa jika digunakan dalam memilih sektor UKM.    
3. Pengelompokkan UKM selama ini berdasarkan sub sektor telah menjadi pola analisis, padahal pengelompokkan tersebut pada`dasarnya untuk kepentingan administrasi (Pemerintah & BI) bukan kepentingan analisis bisnis, Analisis yang paling rasional adalah berdasarkan rantai bisnis dan wilayah (wilayah yang dibatasi oleh keterkaitan pelaku bukan wilayah administrasi)    

Karena sebagian besar UKM tidak memiliki dokumen usaha dan data tentang UKM sangat sedikit maka untuk bisa menyalurkan kredit kepada UKM, Bank perlu mengenal dengan baik karakteristik dan pola bisnis UKM, perlu cara lain dalam analisis pasar dan potensi sektor agar penyaluran kredit pada UKM tetap dengan pendekatan koridor biasa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pengembangan Masyarakat atau ComDev bukanlah hal yang baru, sekarang kegiatan tersebut telah diadopsi banyak perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dengan tujuan dan aktifitas kegiatan yang lebih luas, Alokasi dana yang digunakanpun semakin besar. Namun demikian kegiatan sosial perusahaan di Indonesia saat ini masih berjangka pendek dan didasari motivasi untuk menolong anggota masyarakat yang dalam kesulitan, bahkan cenderung sebagai sedekah.

Walaupun masih sangat relevan, saat ini lebih dibutuhkan pendekatan CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas masyarakat dan sangat kuat hubungannya dengan kondisi UKM di Indonesia. Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah (UKM) yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk, sehingga dukungan pengembangan daya saing bagi UKM oleh semua pihak termasuk Pihak Corporate dengan program CSR/Community Development PKBL sangat diperlukan, hal ini bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena produktivitasnya yang rendah.

Peningkatan produktivitas pada dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan masyarakat (pada gilirannya akan meningkatkan akses masyarakat pada layanan pendidikan dan kesehatan) karena usaha kecil dan menengah adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya. Fakta ini terlihat dari persentase penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada usaha kecil dan menengah, tetapi kontribusi dalam output di katagorikan rendah, terutama bila upah dijadikan sebagai ukuran produktivitas, upah rata-rata sepanjang tahun di usaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikan masih rendahnya daya saing UKMK, keadaan ini dalam jangka panjang tentu akan menghambat pengurangan kantong-kantong kemiskinan serta pada kondisi yang parah akan meningkatkan biaya sosial ekonomi serta mengganggu kondisi lingkungan usaha secara keseluruhan.
Kegiatan CSR (Community Social Responsibllity) sebagai bentuk solidaritas sosial perusahaan bukan hanya berguna bagi masyarakat, tetapi juga sangat bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan, dengan publikasi yang tepat akan sangat membantu membentuk kepercayaan masyarakat pada perusahaan.

Kegiatan CSR yang bermuatan “charity” ternyata dampaknya terhadap masyarakat hanyalah “menyelesaikan masalah sesaat” hampir tidak ada dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak optimal untuk membentuk citra perusahaan. Program CSR akan memberi dampak ganda untuk perusahaan dan masyarakat jika :

• Dari awal dirancang untuk meningkatkan produktifitas guna meningkatkan daya beli sehingga meningkatkan akses pada pendidikan dan kesehatan jangka panjang, untuk itu perlu diberikan penekanan pada keberlanjutan penguatan ekonomi secara mandiri (berjangka waktu yang jelas/mempunyai exit policy)

• Untuk memberikan ungkitan besar pada pendapatan masyarakat maka kegiatan perkuatan dilakukan pada rumpun usaha spesifik yang saling terkait dalam rantai nilai, setiap pelaku pada mata rantai nilai pada dasarnya adalah organ ekonomi yang hidup, perkuatan dilakukan untuk meningkatkan metabolisme (aliran barang, jasa, uang, informasi dan pengetahuan) dalam sistem yang hidup tersebut yang pada gilirannya akan meningkatkan performance setiap organ. Pendekatan CSR yang smart adalah dengan mengambil peran sebagai fasilitatif-katalistik sehingga kegiatan CSR memberikan dampak pada rumpun usaha dalam satu rantai nilai.

Dengan pendekatan tersebut terbukti program CSR bisa dilakukan dengan lebih efisien dan efektif untuk pemberdayaan masyarakat yang lebih luas. Kegiatan CSR yang berorientasi pada peningkatan produktifitas masyarakat dan daya saing ekonomi akan sangat bermanfaat besar pada masyarakat, karena daya saing adalah prasyarat untuk mencapai mutu kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUMK AGAR MANFAATKAN INDUSTRI KREATIF

Kamis, 03 Juli 2008 ,BANDUNG,

(PRLM) – Pelaku koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) di Jawa Barat harus mampu memanfaatkan pengembangan industri kreatif, terutama yang berpeluang besar untuk meningkatkan “value added” (nilai tambah ekonomis) para pelaku usaha. Upaya itu perlu terus didorong, apalagi saat ini sudah ada dukungan “blue print” pengembangan ekonomi kreatif serta disahkannya UU UMKM. “Era ekonomi nanti arahnya pada industri kreatif, sehingga UKM dan koperasi bisa lebih meningkatkan produksi dan pemasarannya melalui pengembangan industri kreatif ini. Saya kira, “blue print” pengembangan ekonomi kreatif itu dapat menjawab beberapa kendala klasik yang dihadapi pelaku usaha selama ini,” ujar Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kemenneg KUKM, Ikhwan Asrin, di sela pembukaan “Cooperative Fair”, terkait “Peringatan Hari Koperasi tingkat Jabar 2008”, di Lapangan Gasibu Bandung, Kamis (3/7). Ia menjelaskan, besarnya potensi UKM dan koperasi di Jabar untuk mendorong pengembangan industri kreatif ini cukup beralasan. Selain ditopang jumlah pelaku UKM yang besar sekitar 7,2 juta unit usaha, juga memiliki sumber daya manusia yang kreatif di wilayah Jabar ini terutama di kota Bandung sebagai ibu kota Jabar. Pembukaan “Cooperative Fair 2008” dihadiri pula antara lain Ketua Dekopin Adi Sasono, Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan, Kepala Dinas KUKM Jabar Drs. Mustopa Djamaludin M.Si., Pinisepuh Gerakan Koperasi Jabar H. Danny Setiawan, Ketua Koperasi Sauyunan Jabar H. Syafik Umar yang juga Pemimpin Umum HU “PR”, Ketua Dekopinwil Jabar H. Wans Ibrahim, unsur Muspida Jabar, serta sejumlah pelaku KUKM Jabar dan beberapa daerah lain di Indonesia.



This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s